
Hasil UN terakhir di tanah nanggroe cukup memuaskan, meskipun rendahnya persentase kelulusan siswa kt di PTN menimbulkan tanda tanya baru, apa ada "main-main"? Lagi-lagi Umar Bakri cs yg jadi sasaran.. Miris
Hukum tertulisnya, UN memang ukuran berhasil tidaknya pendidikan kita untuk saat ini, tidak peduli prosedurnya bersih atau tidak.. Cekgu tidak mau selamanya dianggap tidak kapabel dlm mengajar, lalu? UN? memang miris...
Selama ini pendidikan kt termasuk terbelakang diukur dari standar UN, ini mungkin membuat gerah para pengambil kebijakan. Berbagai langkah ditempuh, good! Pelatihan para guru.. Rehabilitasi sekolah, Hingga sertifikasi.. But, look! Mengejar standar UN murni masih butuh proses yg panjang, bersabar atau hapus saja sekalian, tidak perlu gerah.. Tidak perlu "main-main"..
Terpuruknya hasil UN di suatu daerah adalah dampak tidak meratanya pelayanan pendidikan di negara ini, bagaimana mungkin hasil UN akan sama antara daerah yg sekolahnya berfasilitas teknologi informasi dengan daerah yg terpaksa masih menerapkan sekolah ala laskar pelangi? Boro-boro laboratorium atau perpustakaan, yg terjadi justru kurang guru-lah, kurang kelas-lah, kurang bangku-lah, kurang buku-lah, kurang gaji-lah..lah..lah..lah..lah.. Miris kan?
Layakkah UN untuk dipertahankan? Saban tahun UN selalu saja menyulut debat dan masalah, sementara kt lupa bahkan di negara ini masih ada daerah yg tidak memiliki sekolah... Inilah seharusnya menjadi fokus utama, bagaimana layanan pendidikan bisa merata hingga pelosok negeri.. bagaimana teknologi dan sarana pendidikan tidak hanya ada di kota-kota besar saja.. bagaimana para guru bisa kapabel, profesional dan tidak kelaparan..
Agar 'yel-yel' yg diteriakkan baru2 ini oleh para guru kontrak dayah yg belum digaji selama dua bulan, tidak terulang kembali; "kami tidak butuh penghormatan atau julukan pahlawan, kami cuma butuh gaji tinggi!" (serambi, 09).
Karena akan sangat miris...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar